Response Aktivis Kemanusiaan Terkait Pengungsi Rohingya

Aktivis kemanusiaan mengatakan respons lokal diperlukan untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya yang hanyut di laut.

Selama ini baru Indonesia yang mengizinkan pengungsi Rohingya turun, padahal Malaysia menjadi tujuan akhir mayoritas pengungsi Rohingya.

“Tapi satu-satunya cara bagi mereka untuk sampai ke Malaysia adalah dengan pergi ke Indonesia terlebih dahulu,” kata Chris Rewa dari Arakan Project, sebuah kelompok advokasi yang

Sebuah kapal yang membawa 184 pengungsi Rohingya, mayoritas perempuan dan anak-anak, mendarat di Kabupaten Aceh Besar pada hari Minggu (08/01). Ini adalah kapal kelima yang membawa pengungsi Rohingya ke Indonesia sejak bulan November, menurut pihak berwenang.

Empat kapal sebelumnya mendarat di Aceh Besar pada bulan November dan Desember 2022, membawa total lebih dari 400 penumpang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan persoalan pengungsi Rohingya “harus diselesaikan dari tempat permasalahan” – baik di wilayah Rakhine, Myanmar, maupun di Bangladesh.

Sekitar satu juta etnis Rohingya diperkirakan tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh setelah mereka mengungsi dari persekusi di Myanmar pada 2017.

Benarkah kapal Rohingya digiring ke Indonesia?

Sebelumnya sejumlah media melaporkan bahwa Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib, mengklaim bahwa pihak asing sengaja mengirim kapal pengungsi Rohingya ke Aceh untuk kemudian diselundupkan ke Malaysia.

menyebut para pengungsi dibekali alat GPS yang langsung terkoneksi ke sejumlah lembaga internasional, baik itu LSM maupun kedutaan besar.

Achsanul Habib mengatakan kepada BBC News Indonesia pada Senin (09/01) bahwa media telah “salah mengutip” perkataannya, tetapi menolak mengklarifikasi lebih lanjut.

Chris Lewa mengatakan pihaknya memang melacak koordinat GPS satu kapal pengungsi yang mendarat di Kabupaten Pidie, Aceh pada tanggal 26 Desember lalu, namun tujuannya ialah memastikan mereka bisa diselamatkan.

Ia menjelaskan bahwa timnya, yang berbasis di Thailand, telah berkontak dengan keluarga orang-orang di atas kapal. Kapal pengungsi jarang memiliki telepon satelit sehingga para penumpang dapat mengontak keluarga mereka di Bangladesh.

“Jadi kami minta setiap kali mereka menelepon untuk memberi kami koordinat GPS,” kata Chris kepada BBC News Indonesia.

Ketika mereka pertama kali menerima koordinat GPS pada tanggal 5 Desember, mereka mengetahui bahwa kapal sedang dalam masalah karena mesinnya rusak dan para pengungsi terkatung-katung di lautan.

Chris dan rekan-rekan aktivisnya mengumpulkan koordinat GPS dan mengirimkannya ke PBB dan sejumlah kedutaan besar. Mereka berusaha supaya siapapun bisa menyelamatkan kapal tersebut, tidak hanya Indonesia.

Menurut Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Penyelamatan Maritim (IMO), setiap negara memiliki zona tempat mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelamatan di lautan.

Baca Juga :  Hadiah Valentine Day Dari Wakil Perdana Mentri Singapura

Koordinat GPS mengindikasikan bahwa India sempat menghentikan kapal tersebut dan kemudian mengarahkannya ke Indonesia. Para penumpang kapal mengonfirmasinya, kata Chris.

GPS juga menunjukkan bahwa selama sebagian besar waktu kapal tersebut terkatung-katung di lautan, ia berada di wilayah penyelamatan Malaysia – karena itu pada bulan Desember, sejumlah aktivis termasuk Dokter Tanpa Batas (MSF) meminta pemerintah Malaysia untuk menyelamatkan kapal yang membawa 174 pengungsi itu.

“Jadi masalahnya sebenarnya bukan kami yang mengarahkan kapal ke Indonesia. Melainkan pemerintah lain,” kata Chris.

Pasalnya, tidak ada negara di kawasan kecuali Indonesia yang mengizinkan para pengungsi Rohingya untuk turun dari kapal.

“Jadi menurut saya, sangat jelas mengapa para Rohingya mendarat di Indonesia, karena tidak ada negara lain yang mau menerima mereka. Tidak Malaysia, tidak Thailand, tidak India.

“Sejauh ini hanya Indonesia yang telah menerima mereka, tetapi tujuan akhir mereka bukan Indonesia. Tujuan akhir mereka adalah Malaysia, tetapi satu-satunya cara mereka bisa tiba di Malaysia adalah dengan mencoba pergi ke Indonesia terlebih dahulu. Dan itu masalah karena, dan juga saya takut, lebih banyak kapal akan melakukan ini,” Chris menjelaskan.

Sesampainya di Indonesia, banyak pengungsi yang kemudian membayar hingga puluhan juta rupiah kepada penyelundup manusia demi bergabung dengan keluarga mereka di Malaysia. Indonesia dan Malaysia sama-sama belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun Malaysia menjadi negara tujuan utama bagi para pengungsi Rohingya karena berbagai alasan.

Sejak awal Januari, sudah hampir 30 pengungsi melarikan diri dari tempat penampungan sementara di Kota Lhokseumawe. Aparat setempat mengatakan tidak tahu pasti tujuan mereka tetapi menduga kuat mereka menuju ke Malaysia.

Menurut Chris, ini menunjukkan perlunya respons regional. Indonesia tidak bisa menjadi satu-satunya negara yang menyelamatkan kapal Rohingya. “Ini perlu dilakukan dengan berkoordinasi dengan kawasan. Dan itu satu-satunya jalan menurut saya,” ujarnya.

Chris menjelaskan Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjadi unwilling transit bagi pengungsi Rohingya. Thailand juga mengalami masalah yang sama karena sebagian pengungsi Rohingya menyeberang dari Myanmar ke Thailand, sebelum lanjut ke Malaysia.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penangkapan pada orang-orang yang terlibat dalam penyelundupan imigran Rohingya, seperti yang dilakukan Polda Aceh pada 2020. Tetapi masalahnya, kata Chris, hampir belum pernah ada penyelundup yang ditangkap di Malaysia atau Bangladesh. Ia menduga kuat otoritas Bangladesh tidak peduli dengan persoalan ini.