Ini Dia Tuntutan Ribuan Kades Di Gedung Parlemen Senayan

Ratusan kepala desa berdemonstrasi di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17 Januari 2023). Publik menyerukan perpanjangan jangka waktu dari enam menjadi sembilan tahun.
“Kalau enam tahun itu belum bisa membangun desa dengan baik, sudah ada pencalonan lagi. Kami menuntut hak yang sama dengan lembaga PKI,” kata Supriyanto.

Massa berseragam cokelat memadati Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Aksi ini membuat lalu lintas di depan gedung DPR/MPR terganggu.

Akibat hal ini TMC Polda Metro Jaya melakukan penutupan exit tol di depan DPR/MPR arah Slipi. Kendaraan untuk sementara dialihkan ke exit Grogol.

“Bagi pengendara roda 2 & Roda 4 agar menghindari sekitar depan DPR MPR RI Jl. Gatot Subroto Jakpus karena ada kegiatan penyampaian pendapat di depan DPR MPR RI,” tulis TMC Polda Metro Jaya.

Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Brebes Achmad Tasdik mengatakan, total ada 275 kades yang diberangkatkan ke Jakarta pada Senin malam.

Sebagian kades lainnya yang sudah berangkat ke Jakarta pada Senin pagi (kemarin), seperti kades di Kecamatan Jatibarang.

“Ada juga kades yang berangkat, seperti Kecamatan Bulakamba dan Brebes ini mau berangkat,”kata Tasdik.

Menurutnya, setibanya di Jakarta, ratusan kades perwakilan dari Brebes bakal bergabung dengan kades dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam hal ini, mereka memperjuangkan revisi Undang Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 ayat 1. Terkait masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

“Kementerian Desa sudah menjanjikan jabatan kepala desa layaknya 9 tahun. Kami juga menuntut terkait kewenangan pemerintah desa. Saat ini kan kewenangan desa ada di pemerintah pusat,” ujarnya

“Sehingga, kami kepala desa menerima dana desa (DD) tidak bisa membagi-bagi sesuai dengan APBDes dan yang sudah di Perdeskan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Simak Beberapa Poin Penting Terkait Demo Yang Di Lakukan PPDI

Sementara itu, aksi yang dilakukan ribuan Kades di gedung DPR mendapat apresiasi dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah. Dia mendukung gugatan kepala desa untuk merevisi masa jabatan enam tahun yang termasuk dalam UU no. 6/2014 tentang desa.

“Saya mendukung aspirasi kepala desa untuk direvisi dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa.

Said pun menilai, perubahan masa jabatan para kades di seluruh Tanah Air akan memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Buntut massa kades yang melakukan aksi demo hari ini, sempat membuat pihak Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas yang dimulai pagi hari, pukul 06.00 WIB.

“Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain,” demikian dilansir dari akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, pada hari Selasa.